Oleh: Ayu Kusuma F.
 |
| Ilustrasi pro dan kontra program MBG. (Sumber: Rencang.id/A) |
Rencang.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 34,1 persen responden meminta program dihentikan, sedangkan 61 persen berharap tetap dilanjutkan. Survei dilakukan pada 20–27 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia.
Alasan utama masyarakat yang menolak MBG adalah banyaknya kasus keracunan (33,4 persen), anggaran sebaiknya dialihkan ke program lain (9,7 persen), dan program bisa diganti dengan uang tunai (9,2 persen). Sementara itu, pendukung MBG menilai program ini mampu meringankan beban orang tua (13,3 persen) dan membantu anak-anak mendapatkan gizi lebih baik.
Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga Oktober 2025 tercatat 13.168 anak mengalami keracunan makanan MBG, dengan kasus terbanyak di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Angka ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai pengawasan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi bahwa kasus keracunan masih dalam batas “manusiawi” karena hanya 0,0007 persen dari total 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan. Namun, pernyataan tersebut memicu perdebatan etis: apakah angka sekecil apa pun bisa dianggap wajar jika menyangkut keselamatan anak-anak?
Program MBG sejatinya memiliki tujuan baik untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Meski demikian, kasus keracunan menunjukkan bahwa sistem pelaksanaannya masih lemah. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, standarisasi bahan makanan, dan pelatihan penyedia lokal agar tujuan sosial program benar-benar tercapai.
Daripada menghentikan program sepenuhnya, langkah yang lebih tepat adalah melakukan evaluasi dan transparansi menyeluruh. Pemerintah juga dapat melibatkan pakar gizi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan kualitas makanan serta efektivitas program.
Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan besar dengan dampak luas. Agar tidak kehilangan kepercayaan publik, pemerintah harus membuktikan bahwa niat baik diimbangi dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab. Dalam kebijakan publik, keberhasilan bukan hanya soal jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga keamanan dan keadilan dalam setiap piring yang disajikan.